Lagi-lagi negara yang mengklaim sebagai polisi dunia berusaha menekan pemerintah negara lain dengan suatu tuduhan yang menurut sang polisi tersebut merupakan sebuah kebenaran dan keharusan. Tentu saja, mafhum diketahui bahwa yang berlagak seperti polisi dunia itu adalah Amerika Serikat (AS)., dan sayangnya negara kali ini mendapat giliran menjadi sasaran tembak, adalah Indonesia.
Beberapa anggota kongres di AS, seperti diberitakan di tajuk rencana Kompas, 25 September 2010, mengutarakan bahwa perlunya otonomi yang lebih luas di Papua. Mereka juga dengan nada sedikit mengancam, meminta agar pemerintah Republik Indonesia (RI) melakukan penyelidikan kembali atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Apa gerangan yang menyebabkan AS mau mencurahkan waktu, pikiran, serta tenaga bagi RI, khususnya mengenai Papua? Dengan logika sederhana, dapat tercetus suatu prasangka bahwa AS memang memiliki kepentingan yang harus dipelihara di tanah Papua. Dengan memperkecil ruang lingkup dari tudingan tersebut, akan mengarah pada keinginan AS untuk menguasai kekayaan alam di Papua.
Contoh kecil dari mengagumkannya potensi sumber daya alam di Papua dapat terlihat di sektor pertambangan. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, barn gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 jura ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom. Harta karun tersebut belumlah ditambah dari sektor-sektor lainnya, seperti kehutanan, perikanan, dsb. Jadi, pantas saja AS ngiler memperoleh semua kekayaan alam tersebut, meskipun mereka saat ini telah memiliki hak pengelolaan terhadap tambang emas terbesar di dunia, tambang Grasberg, di Papua.
Melihat kebandelan dan (mungkin) kerakusan AS untuk memiliki dan menguasai kekayaan alam Papua, maka sudah sewajarnya jika pemerintah RI mencegah maneuver-manuver AS tersebut dan menegaskan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri RI. Bukankah AS tidak memiliki hak atas urusan dalam negeri suatu negara, dan bukankah setiap negara memiliki kesetaraan yang sama?
Sayangnya, kredo kesetaraan antar negara belum berlaku di dunia nyata ini, alhasil pemberian otonomi yang lebih luas serta tambahan akses bagi AS di Papua merupakan hal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah RI saat ini, yang relatif mudah diajak kompromi karena cinta damai.
Ngeri membayangkan jika di republik ini, sudah tidak ada sumber daya alam (SDA) bernilai ekonomis, karena telah dikeruk habis oleh pihak asing, ibarat bunga yang layu karena madunya disedot habis oleh serangga. Mungkin ada baiknya memunculkan wacana selain wacana pemindahan ibukota, yaitu sebuah wacana tentang hijrah ke tanah lain yang bisa dijadikan republik baru, seandainya SDA bernilai ekonomis di republik ini telah habis. Alamak!
Sumber:
1.Kompas, 25 September 2010
2.http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3534&Itemid
